Sri Sultan Hamangkubowo X Tanggapi OTT KPK Pertama Kali Terjadi di DIY

by -212 views

GardaIndoNews –Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin dini hari (19/8) kemarin, mendapat tanggapan serius dari Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sri Sultan berharap OTT KPK di DIY sebagai yang pertama dan terakhir terjadi. Meski demikian, Sri Sultan mengaku belum tahu duduk perkara soal penangkapan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan aparatur Pemda DIY bersama pihak rekanan oleh KPK. Sultan masih menunggu informasi dari hasil pemeriksaan dari KPK.

“Saya tidak tahu persis apakah betul apa tidak. Itu kota Madya, saya gak tau persis ya, apakah betul atau tidak, ya karana itu institusi. Kalau saya ya, harapan saya ini yang pertama dan terakhirlah jangan sampai terjadi lagi,” ujat Sri Sultan di Gunung Kidul, Selasa (20/8/2019).

Sri Sultan menyayangkan jika benar yang ditangkap dalam OTT tersebut melibatkan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). Tim tersebut seharusnya melakukan pengawasan.

“Ya sebetulnya kan itu tim, kalau betul P4D (TP4D) itu bagian mengontrol, mestinya tidak terjadi hal itu,”

Sultan memastikan akan ada sanksi bagi oknum ASN yang ditangkap KPK bila terbukti terlibat.

“Semua proyek pembangunan diawasi oleh TP4D di masing-masing kabupaten/kota karena sudah melakukan nota kesepahamam bersama (MoU),” tegas Sultan.

OTT Pertama di DIY

KPK untuk pertama kali mengamankan empat orang termasuk seorang jaksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta pada Senin dini hari kemarin.

KPK menduga oknum jaksa tersebut menerima suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Yogyakarta.

“Total yang diamankan ada empat orang, satu jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, ada dari rekanan dan dari unsur PNS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantor KPK Jl Kuningan Persada, Jaksel, Senin (19/8/2019).

Oknum PNS yang diamankan dalam OTT KPK, menurut Febri bertugas selaku pejabat pengurus proyek di Dinas PU. KPK juga mengamankan uang tunai Rp 100 juta sebagai barang bukti.

Leave a Reply