Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Eka Chandra Buana berpandangan kondisi Indonesia selama terdampak virus Corona (Covid-19) pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020.
Kondisi yang sama dialami mayoritas negara di seluruh dunia. Meskipun Pemerintah Pusat telah menyiapkan beberapa skenario pemulihan kondisi perekonomian Indonesia, namun penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.07 persen tidak dapat dihindarkan.
Pandangan itu mengemuka dalam webinar “Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah di Masa Pandemi Covid-19” yang digelar oleh Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjajaran. Narasumber lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, Agus Ismail. Adapun jalannya diskusi dipandu oleh Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran, Bayu Kharisma.
Eka Chandra mengatakan konsumsi masyarakat secara keseluruhan juga mengalami penurunan, kecuali konsumsi pada komponen pengeluaran kesehatan, pendidikan, makanan dan minuman selain restoran, dan perlengkapan rumah tangga yang masih tumbuh positif antara 0.51-3.09 persen sepanjang tahun 2020.
“Sementara dari sisi produksi, hanya sektor jasa kesehatan, industri farmasi, dan informasi komunikasi yang mengalami peningkatan pertumbuhan antara 9.39-11.6 persen,” kata Eka Chandra sebagaimana keterangan pers di Jakarta, Rabu (17/03/2021).
Eka Chandra menambahkan dari sisi regional, pertumbuhan ekonomi hanya dialami oleh kawasan Indonesia timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Dunia usaha juga mengalami dampak buruk dari pandemi yang menyebabkan lebih dari 80 persen usaha mengalami penurunan pendapatan, dengan dampak terbesar penurunan dialami oleh kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pada akhirnya, kondisi ekonomi tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 2.6 juta orang, dengan jumlah penganggur terbanyak ada pada kawasan Jawa dan Bali,” imbuhnya.
Menurut Eka Chandra, prioritas kebijakan Pemerintah Pusat tetap berfokus pada penanganan kesehatan yang secara langsung juga diharapkan dapat memulihkan ekonomi dengan cepat dan terukur.
Untuk jangka pendek, Pemerintah Pusat akan berfokus pada pengendalian pandemi, melalui pengetatan penerapan protokol kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan kapasitas kesehatan, dan menggerakkan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akselerasi dan perluasan bantuan sosial, dan akselerasi belanja pemerintah, termasuk belanja modal.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga terus mendorong perluasan investasi. Sementara pada jangka menengah dan panjang, Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan kembali transformasi ekonomi agar mengembalikan jalur perkembangan ekonomi pada tempatnya.
“Untuk itulah, rencana kerja tersebut membutuhkan koordinasi dari mulai perencanaan hingga implementasi dan sinergi antar pelaku sektor wilayah dan antar tingkat pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah,” kata ia.
Sementara itu, Agus Ismail menyatakan bahwa kondisi nasional sama juga yang dialami di Kabupaten Garut. Beberapa indikator pembangunan di Kabupaten Garut sepanjang tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan negatif.
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Garut di tahun 2020 mengalami penurunan 0.1 poin dari tahun sebelumnya. Angka pengangguran juga meningkat di tahun 2019 sebanyak 8.53 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 1 persen di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Di tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun demikian, angka pertumbuhan ini diprediksi mengalami penurunan untuk tahun 2020 dikarenakan menurunnya pendapatan sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor penopang ekonomi di Kabupaten Garut,” terang Agus.
Strategi kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di Kabupaten Garut akan berfokus pada peningkatan kapasitas dan sarana prasarana kesehatan dan beberapa kebijakan pemulihan ekonomi seperti pemberian stimulus bagi UMKM, fasilitasi keringanan pajak daerah, dan bantuan sosial.
