Proyek Infrastruktur yang Digeber Tak Membuat Masyarakat Indonesia Makan dan Per­oleh Pekerjaan

  • Whatsapp

Hasil gambar untuk proyek infrastruktur jokowi

GardaIndoNews – Jorjoran publikasi pembangunan infrastruktur pe­merintahan Jokowi, ternyata tidak berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Pem­bangunan proyek infrastruktur yang digeber itu, tak membuat masyarakat Indonesia makan dan memper­oleh pekerjaan.

Hal itu disampaikan Pemerhati Infrastruktur Publik, Suhendra Ratu Prawiranegara, di Jakarta. Menurutnya, terjadi situasi para­doks infratruktur, manufaktur dan lapangan kerja di Indonesia.

Memang, sampai kini, sektor infrastruktur merupakan sektor ung­gulan Pemerintahan. Sejak 2014, ang­garan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) naik dari tahun ke tahun. Hal ini karena Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, bertumpu pada sektor infrastruktur.

“Berbasis prinsip money fol­lows program, maka sektor infrastruktur menjadi sektor prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya.

Suhendra memaparkan, ber­dasarkan data dan rilis Ditjen Anggaran Kemenkeu, Realisasi Belanja Pemerintah tahun 2017 berkisar Rp. 1.998,5 triliun, ter­catat tumbuh year on year (YoY) sebesar 7,2 persen. Sedang belanja infrastruktur, juga men­galami realisasi pertumbuhan (lonjakan) pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Berdasarkan data itu, belanja infrastruktur total tumbuh 44,93 persen YoY selama 2017. Seiring pertumbuhan belanja infrastruk­tur pemerintah, implikasi positif­nya adalah, tumbuhnya sektor konstruksi pada kisaran angka 7 persen.

“Namun pertumbuhan belanja infrastruktur tidak serta merta berdampak positif dari perspek­tif ekonomi domestik. Ini dapat terlihat pada cakupan penyera­pan tenaga kerja. Justru terjadi tren penurunan serapan tenaga kerja pada sektor infrastruktur (konstruksi),” tuturnya.

Pada Agustus 2017, sektor kon­struksi berkontribusi pada kisaran 6,73 persen dalam penyerapan lapangan kerja, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 6,74 persen. Bahkan, lanjut Suhendra, menurut keterangan dan sumber lembaga kajian Institute for Development Economics and Finance (INDEF) 2016, terjadi pengurangan peny­erapan tenaga kerja berkisar 230 ribu pekerja sektor infrastruktur (konstruksi).

Hal ini menjadikan paradoks sektor infrastruktur, di mana pada satu sisi butuh pembiayaan atau pendanaan yang besar nilainya. Tentu dalam hal ini, akan berimplikasi meningkatnya rasio hutang pemerintah dan BUMN konstruksi.

Namun pada perspektif lain, ternyata sektor infrastruktur belum jadi andalan dan sektor yang ‘urgen’ dalam menye­diakan lapangan pekerjaan guna menyerap tenaga kerja dan jasa konstruksi nasional.

Suhendra menerangkan, sek­tor industri pada kurun 2017, berkontribusi cukup signifi­kan atas penyerapan tenaga kerja berkisar pada angka 1,5 juta pekerja. Sektor industri juga berkontribusi yang positif (tinggi) terhadap struktur be­saran Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pertumbuhan sektor industri tersebut mencakup beberapa subsektor industri logam dasar, berkisar pada angka 10,6 persen, industri alat angkutan berkisar pada 5,6 persen, berturut-turut subsektor industri makanan dan minuman pada kisaran 9,49 persen, industri mesin dan perlengka­pan 6,45 persen, subsektor kimia dan farmasi tumbuh di atas 8 persen (Sumber: Paparan Menteri Perindustrian dalam Seminar Nasional Outlook Industri 2018).

Realitasnya, ternyata pertum­buhan sektor industri akan linier dan berkorelasi terhadap penye­diaan lapangan kerja dan penyer­apan tenaga kerja, dibandingkan sektor infrastruktur (konstruk­si). Suhendra menyampaikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak akhir 2015 lalu mempro­gramkan pembangunan kon­struksi Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur.

“Ide besar atas program ini adalah, menciptakan konekti­fitas antar wilayah. Khususnya Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser. Juga sebagai program penyediaan lapangan kerja,” tuturnya.

Adapun besaran anggarannya berkisar pada angka Rp 1,3 tril­iun rupiah, yang dibiayai APBN dan skema pembiayaan bersum­ber pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jembatan Pulau Balang ini direncanakan selesai pengerjaan konstruksinya di tahun 2019.

Suhendra, melihat fenomena dan realitas di lapangan, target tersebut akan meleset. Biangnya, komplek­sitas masalah pembebasan lahan. “Akan lebih bermanfaat, efektif dan efisien, jika anggaran sebesar Rp 1,3 triliun tersebut digunakan membangun manufaktur. atau industri yang justru akan membuat multi-efek pertumbuhan ekonomi domestik dan penyerapan tenaga kerja.( RMOL)

Related posts