Pilpres 2019, Jika Jokowi Menang Ma’Ruf Amin Akan Digantikan Ahok?

  • Whatsapp
ilustrasi Ahok dan Ma.ruf Amin

GardaIndoNews – Rumors atau isu mengenai rencana penggantian Maruf Amin sebagai wakil presiden di tengah jalan, bilamana Jokowi – Maruf terpilih sebagai Presiden dan Wakil presiden RI periode 2019-2024 pada pilpres 2019, semakin kencang bergema di tengah publik. Pengganti Maruf Amin jika terpilih sebagai wapres disebut-sebut adalah Basuki Tjahja Purnama alias Zhang Wan Xie atau dikenal dengan panggilan Ahok.

Read More

Seperti diketahui, saat ini Ma’ruf mendampingi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai cawapres nomor urut 1.

Salah satu unggahan komunitas Facebook Ganti Presiden mengutarakan hal yang sama, sebagaimana dilaporkan oleh Cek Fakta Liputan6.com pada Sabtu (24/11/2018).

Menurut Liputan6,com pada Kamis, 15 November 2018 lalu, Grup Facebook ini mengunggah sebuah foto di dalamnya berisi narasi: Ma’ruf Amin akan digantikan jika Jokowi menang pilpres.

“Habis hunting di group relawan jokowi ,.. eh dapat ginian,” tulis akun FB Ganti Presiden di dalam unggahannya disertai foto yang diklaim sebagai unggahan Projo. Nama Ahok disebut-sebut akan menggantikan Ma’ruf Amin.

Di sana juga ada foto Tsamara Armany, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, logo yang dipajang dalam unggahan itu adalah milik Partito Socialista Italiano, yang tak ada kaitan dengan parpol tersebut.

Foto

Unggahan tersebut sudah dibagikan sebanyak 687 kali dan dibubuhi 47 tanda suka. Ragam komentar pun muncul dari para pengguna Facebook, salah satunya dari akun bernama Sutiman Jaya.

“Semoga Tuhan memberi kuasanya menggagalkan rencana” manusia busuk yg merugikan umat,” tulis Sutiman Jaya.

Mencuatnya rumors rencana penggantian Maruf sebagai wapres di tengah jalan dengan Ahok jika menang pilpres 2019 cukup beralasan jika dikaitkan dengan beberapa fenomena politik akhir-akhir ini:

Upaya kriminalisasi Habib Rizieq Syihab di Mekah, Arab Saudi melalui fitnah yang dilancarkan diduga oleh oknum-oknum petinggi di Indonesia, yang terkait dengan pilpres 2019 dan rencana Ahok mengganti Maruf Amin.

KPK sampai hari ini tetap tidak melakukan tindakan penyidikan atas dugaan berbagai korupsi Ahok selama menjabat Gubernur DKi Jakarta (2014-2017) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) meski pun publik menuding sudah cukup banyak bukti korupsi Ahok, yang dapat dijadikan dasar KPK untuk segera melakukan penyidikan, antara lain: Kasus Korupsi Lahan RS Sumber Waras, Kasus Korupsi Lahan Pengganti Taman BMW dan Kasus Korupsi Proyek Reklamasi.

Merebaknya promosi dan iklan film layar lebar mengenai kehidupan Ahok, yang dicibir publik sebagai propaganda Ahok dan para pendukungnya, dapat dinilai sebagai upaya Ahok memperbaiki citranya yang sudah hancur. Upaya ini ditenggarai terkait dengan rencana Ahok menggantikan Maruf Amin sebagai wapres jika Jokowi – Maruf menang pilpres 2019.

Antara Fakta dan Isu
Isu pergantian Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, jika Jokowi menang, berembus jelang Pilpres 2018. Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun disebut-sebut sebagai penggantinya, sesuai kesepakatan para tokoh di balik Jokowi-Maruf dengan para Cukong dan China.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini sedang menjalani masa tahanan hukuman karena kasus penodaan agama, akan bebas Desember 2018 mendatang.

Ma’ruf Amin pun sempat angkat bicara. “Itu pernyataan salah dan menyesatkan umat, belakangan ini memang sering bergulir isu demikian, ini harus diluruskan, ” ujar dia seperti dikutip Liputan6.

KH Ma’ruf Amin membantah dirinya akan diganti Jokowi jika terpilih nanti. Menurut Ma’ruf, sebagai Rais Aam PBNU dan ketua umum MUI, dia tidak pantas dijadikan alat untuk perjuangan merebut suara umat belaka.

Ia yakin, Jokowi tidak mungkin berniat memperalat. Apalagi, pemilihan cawapres sudah melalui pertimbangan matang. Saat ini, katanya, juga beredar isu yang perlu diluruskan karena dianggap tidak pantas berpasangan dengan Jokowi akibat perbedaan usia yang terpaut jauh.

“Saya lebih muda dari PM Malaysia, Mahathir Muhammad usia 93 tahun, dan diakui ketika berjumpa di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu,” jelas Ma’ruf.

“Di dalam ketatanegaraan, yang bisa untuk menggantikan posisi presiden atau wakil presiden ada tiga ketentuan, pertama berhalangan tetap, kedua melakukan perbuatan tercela, dan ketiga melakukan korupsi,” ujar Herman kepada Liputan6.

Pasal 7A UUD 1945

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Tiga hal tersebut, lanjut dia, yang bisa dijadikan dasar impeachment atau pemakzulan kepada presiden dan wakil presiden.

“Semua itu diatur dalam Undang-undang Dasar dan hak untuk melakukan pergantian presiden dan wakil presiden memang ada di DPR,” ucapnya.

Menurut Herman, DPR memiliki tiga hak, yaitu hak bertanya, angket, dan menyatakan pendapat.

“Tapi itu juga (pergantian presiden dan wakil presiden) harus disetujui setidaknya 2/3 anggota, lalu di MPR lah sidang istimewa untuk melakukan pergantian itu dilakukan. Semua aturan itu ada di Undang-Undang Dasar tentang pemilihan presiden dan wakil presiden,” tegas Herman.

Sementara tata cara pergantian presiden atau wakil presiden yang wafat juga diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk lolos dari syarat tidak tercela, ada kemungkinan Presiden Jokowi akan memberi amnesti kepada Ahok sehingga kasus hukum yang menjeratnya dapat dianggap tidak pernah terjadi, sehingga memuluskannya untuk dapat diajukan oleh partai pengusung kepada MPR sebagai wapres pengganti Maruf Amin.

Related posts