Pemkab Bogor Himbau Masyarakat Partisipasi Laporkan Kejahatan Anak Dan Perempuan

by -105 views

GardaIndoNews –Pemerintah Kabupaten Bogor menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada pemerintah atau aparat yang berwewenang apabila menemukan kejadian kekerasan terhadap anak dan Perempuan. Hal tersebut diserukan oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bogor, Asep Fahrudin.

Asep mengatakan untuk membantu pemerintah memberentas kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat wajib melaporkan jika menemukan kasus tersebut di lingkungannya.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, cara sederhana nya dengan membantu untuk melaporkan apabila menemukan kekerasa terhadap perempuan dan anak di lingkungan nya. Partisipasi ini penting untuk mengurangi tingkat kekerasan di Kabupaten Bogor.” Kata Asep melalui keterangan tertulisnys, Minggu (30/12/2018).

Asep menjelaskan, angka kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Bogor naik, namun hal tersebut adalah dampak postif dari partisipasi masyarakat.

“Meskipun angka nya naik, ini adalah dampak postif dari partisipasi masyarakat, sebab dengan angka naik artinya semakin banyak masyarakat yang peduli dan melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan nya,” ungkap Asep.

“Kabupaten Bogor ini kan besar, memiliki penduduk 5 Juta lebih, jadi banyak kejahatan yang tidak tercatat atau mungkin tidak sampai ke kami sehingga dengan meningkatnya data di kami artinya sudah banyak yang perduli dan kita juga bisa langsung cepat tanggapi laporan tersebut. Jadi meningkatnya laporan ini adalah hal yang positif,” lanjut Asep.

Asep mengungkapkan sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak bersama unsur penegak hukum, SKPD, pemerintah desa, masyarakat pemkab Bogor membentuk empat lembaga
1. Tingkat kabupaten membentuk Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (p2tp2a)
2. Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di tingkat kabupaten
3. Ditingkat kecamatan membentuk gugusan tugas perlindungan perempuan dan anak ( gugus tugas PPA)
4. Di tingkat desa membentur satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas PPA)

Dia menjelaskan pemerintah Kabupaten Bogor telah membuat perd khusus nomor 5 Tahun 2015 terkait perlindungan perempuan dan anak.

“Dalam upaya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pemerintah daerah Kabupaten Bogor membuat program kegiatan yang holistik integratif, melibatkan seluruh unsur SKPD dan masyarakat baik di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
Pemkab Bogor telah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.” tutur Asep.

“Kita akan melindungi korban karena kita miliki rumah singgah, save house, kita fasilitas semuanya, kita sediakan layanan psikolog, layanan hukum, pendampingan sampai ke pengadilan, layanan kesehatan, layanan rohani, layanan kejiwaan atau psikiater” tutup nya.

Data dari pemerintah Kabupaten Bogor mencatat pada tahun 2016-2017 jenis kejahatan seksual terhadap anak menempati posisi tertinggi tercatat 130 pada tahun 2016 dan 82 pada tahun 2017. Sementara data 2018 tahun berjalan belum di keluarkan namun cendrung meningkat.

Sementara disisi pelaku kekerasan, Pemkab Bogor mecatat pada tahun 2016 dilakukan oleh laki-laki sebanayak 110 dan perempuan sebanyak 10, tahun 2017 tercatat laki-laki 7 perempuan 0. Korban kekerasan menurut usia, pada usia 13-18 tahun mendominasi di angka 60 pada tahun 2016 meningkat di angka 70 pada tahun 2017.

Kesimpulannya anak di usia 13-18 Tahun paling banyak mengalami kekerasan dan sebagian besar kekerasan tersebut adalah prilaku seksual.

Leave a Reply