Pengelolaan dan pengoperasian Blok Rokan diserahkan ke PT Pertamina mulai tanggal 9 Agustus 2021. Namun demikian hingga saat ini, pihak Pertamina belum diberi ruang gerak untuk melakukan transisi seperti dilakukan dalam model bisnis sejenis.
Kondisi itu dirasakan sangat beda ketika transisi kontrak blok Mahakam dari PT TEPI ke Pertamina yang dilaksanakan selama dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak, ungkap petinggi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis siang, (6/2/2020).
Pemerintah telah memutuskan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Namun tampaknya dari pihak PT CPI tak kemauan yang baik dengan tidak membuka ruang untuk masa transisi peralihan pengelolaan itu.
“Oleh sebab itu, FSPPB menduga PT CPI tidak melakukan investasi melalui kegiatan pengeboran dan sejenisnya. Tindakan seperti itu dikhawatirkan untuk pencapaian produksi blok Rokan akan terus mengalami penurunan terutama setelah masa terminasi. Dimana Pertamina saat itu akan mengelola Blok Rokan, sehingga akan menjadi kontra produktif bagi Pertamina dan Negara,” kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar.
Sambung Arie lagi, “Kenyataannya saat ini, langkah Pertamina untuk melakukan kegiatan di masa transisi ini tidak semudah saat mengambil alih blok Mahakam. Jadi, karpet merah seperti diungkapkan pihak Kementerian ESDM yang disediakan bagi Pertamina ini tidaklah gratis. Pihak PT CPI hanya memberi ruang Pertamina untuk masuk apabila Pertamina mengakuisisi atau membeli Participating Interest (PI) PT CPI. Ditambah lagi Pertamina diminta untuk menanggung seluruh komponen liabilitas atau beban-beban biaya PT CPI, atau dalam istilah mereka adalah Clean break exit,” beber Arie Gumilar.
Jadi, seluruh aset dan liabilitas, baik direct maupun indirect dari PT CPI harus ditanggung Pertamina sejak tanggal efektif transaksi yaitu 31 Juni 2018. Hal yang menjadi tanggung jawab Pertamina itu diantaranya terkait permasalahan tanah terkontaminasi minyak yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh PT CPI.
“Pertamina harus menanggung beban untuk past service liabilities para pekerja Chevron dan beban lainnya dimana semua beban tersebut bila dikalkulasikan nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1,8 miliar USD. Atau jauh lebih besar dari
nilai aset dan produksi sampai dengan Tahun 2021 yang diperkirakan hanya mencapai 600-an juta USD,” ungkap Arie.
Kondisi di atas itu menurut FSPPB harus disikapi karena Negara sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan seperti tidak hadir. “Dimana masa transisi untuk investasi dan akses data operasi blok Rokan kepada
Pertamina semestinya dapat dilakukan karena semua sarana prasarana Blok Rokan termasuk data operasional hakikatnya adalah milik Negara tanpa harus ada pembelian PI PT CPI,” tegasnya.
Lebih lanjut Arie menyampaikan, “Pemerintah gagal dalam pengelolaan blok migas, mengingat data masih dikuasai hanya oleh PT CPI. Padahal data ini adalah milik Negara dengan biaya dari negara melalui cost recovery. Pertamina pernah mengatakan, bahwa rencana pembelian PI PT CPI adalah
memudahkan Pertamina dalam masa transisi,” ujar Arie.
Disamping itu, apabila ini dipenuhi, Pertamina juga dapat memperoleh data blok tersebut, yang saat ini dikuasai PT CPI. Pertamina akan terbebani tambahan beban yang seharusnya menjadi kewajiban dan ditanggung oleh PT. CPI.
“Apakah ini konspirasi yang sengaja dilakukan oleh para oknum tertentu untuk memindahkan beban PT CPI menjadi beban Pertamina?” kata Arie.
Peralihan Blok Rokan yang penuh tanda tanya ini, FSPPB pun menolak rencana akuisisi atau pembelian PI PT CPI. FSPPB juga meminta Pemerintah dengan segala kewenangannya untuk memerintahkan PT CPI, agar lebih kooperatif. PT CPI diminta terbuka kepada Pertamina untuk berinvestasi dalam rangka menjaga produksi Blok Rokan agar tidak menurun.
“FSPPB juga meminta kepada PT CPI tidak membebankan keharusan mengakuisisi atau membeli PI PT CPI kepada Pertamina, yang hanya berumur hingga tanggal 8 Agustus 2021,” katanya.
FSPPB berharap Pemerintah hadir dalam proses transisi dan memastikan terlaksananya investasi tanpa ada prasyarat yang harus ditanggung oleh Pertamina. Karena pada dasarnya Pertamina telah memenuhi kewajiban pembayaran signature bonus kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa tambang, imbuhnya.
“Apabila sikap dari FSPPB tidak ditanggapi positif, FSPPB akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Itu dilakukan guna menjaga kelangsungan bisnis Pertamina serta menjaga kedaulatan energi,” pungkasArie./PAM
