Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Joko Widodo agar benar-benar arif dan bijaksana dalam memutuskan menunjuk sosok calon Kapolri baru, pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun Februari 2021 mendatang.
“Presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu,” kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2021.
Anwar melihat dalam beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat islam agak terganggu. Ia menilai masih ada sebagian umat islam yang melihat bahwa kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi di Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi, namun Anear mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.
“Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan,” kata Anwar.
Kondisi ini diperburuk lagi dengan krisis kesehatan karena Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir dan juga krisis ekonomi yang cukup berat. Dengan situssi tersebut, Anwar mengatakan tidak mustahil berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.
“Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya,” kata Anwar.
Atas dasar itu, Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, kata dia, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.
“Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” kata Anwar.
