Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan positivity rate Covid-19 naik setiap usai libur panjang, termasuk saat libur Imlek. Padahal, pemerintah sudah menerapkan pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.
Menurut Budi, kenaikan positivity rate bukan berarti terjadi peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia. Ia mengklaim kasus Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan tren penurunan dalam dua pekan terakhir sebagai dampak dari penerapan PPKM. Hal itu, kata Budi, terkonfirmasi dari data jumlah pasien Covid-19 yang konsisten menunjukkan penurunan, kendati positivity rate naik pasca libur Imlek.
“Jadi, positivity rate naik ini karena sebelumnya jumlah testing turun setiap hari libur, sehingga jumlah kasus terkonfirmasi juga turun. Kebetulan Imlek ini liburnya agak panjang selama empat hari,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Rabu, 17 Februari 2021.
Kendati demikian, Budi mengakui bahwa pemerintah harus berupaya lebih keras menurunkan positivity rate Covid-19 yang masih berada di angka 20 persen.
Budi menyebut Kemenkes memiliki tiga hipotesa yang menyebabkan angka positivity rate di Indonesia masih tinggi. Pertama, disebabkan kendala teknis input data. “Kami mengamati, data positif lebih banyak masuk, data kasus negatif dimasukkan belakangan karena sistem input data yang rumit. Jadi data positif dimasukkan dulu biar segera isolasi sehingga tercatat lebih banyak,” ujar Budi.
Untuk itu, ujar dia, Kemenkes sudah menyiapkan sistem aplikasi yang lebih baik sehingga tenaga laboratorium lebih mudah memasukkan data.
Hipotesa kedua, laju kasus tidak sebanding dengan kemampuan testing. “Maka dari itu kami akan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid antigen sehingga bisa lebih cepat dan lebih banyak mendeteksi penularan,” ujar Budi.
Ketiga, Kemenkes menengarai masih banyak laboratorium yang belum konsisten memasukkan data spesimen. “Kami akan melakukan komunikasi supaya laboratorium lebih on time sehingga data-data ini bisa menggambarkan keadaan sebenarnya dan kami bisa mengambil kebijakan lebih tepat,” tutur Budi Gunadi.
