Menjaga Integritas KPU

by -317 views

Oleh Alfian

HUJAN KRITIK publik terhadap KPU yang terjadi sepekan ini akhirnya mendapat tanggapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Politisi senior PDIP itu menuding ada pihak yang sedang berupaya merusak legitimasi KPU. Tjahjo menjuluki pelaku delegitimasi KPU sebagai penjahat politik.

Tudingan mendagri tersebut dapat dipahami sebagai ungkapan kerisauan terkait kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2019 oleh KPU.  Berdasarkan undang-undang, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu adalah presiden, dalam hal ini merupakan salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Kemendagri. Artinya, kesuksesan pemilu dan KPU adalah kesuksesan mendagri dan sebaliknya.

Keputusan KPU meniadakan penyampaian visi dan misi paslon pilpres sebagai salah satu dari  rangkaian debat capres dinilai publik tidak berdasar, aneh dan melanggar undang-undang. Penyampaian visi dan misi capres langsung kepada publik adalah salah satu sarana bagi publik untuk mengenal dan menilai masing-masing pasangan capres. Kecaman pedas semakin deras dialamatkan kepada KPU saat tersiar keputusan KPU membocorkan soal dan materi debat pilpres seminggu sebelum debat capres diselenggarakan kepada masing-masing paslon. Terakhir KPU menjelaskan yang dibocorkan itu adalah ‘kisi-kisi’ atau semacam pedoman atau arahan terkait pertanyaan dan tema/topik yang akan diperdebatkan.

Apa pun dalih dan penjelasannya, keputusan KPU itu sudah jauh melenceng dari maksud dan tujuan debat: adu program, adu pendapat, adu wawasan, intelektual, saling lempar pertanyaan, dan seterusnya, yang semuanya dilakukan secara spontan. Debat dengan materi dan soal debat yang dibocorkan adalah bukan debat.

Rakyat semakin gemas terhadap KPU ketika disebut alasan utama keputusan itu adalah untuk mencegah ada capres yang dipermalukan selama debat berlangsung. Artinya, KPU mencegah debat berlangsung sebagaimana mestinya: ada pihak yang kalah dan ada yang menang.

Integritas KPU

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pemilu adalah integritas KPU: jujur, adil, konsisten, konsekwen, memegang teguh sumpah jabatan dan selalu dalam koridor hukum dan perundang-undangan.

Integritas KPU dipertanyakan publik ketika timbul banyak permasalahan terkait DPT Pemilu yang ditetapkan KPU. Jumlah pemilih pemilu 2019 tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak hampir 193 juta. DPT ini mengakomodir 31,9 juta pemilih tambahan yang disodorkan kemendagri.  KPU menjamin DPT akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tak lama setelah ditetapkan, mencuat temuan puluhan ribu pemilih ganda di berbagai kabupaten/kota. Kualitas DPT langsung terpuruk, integritas KPU mulai dipertanyakan publik.

Hingga hari ini tidak ada tanggapan KPU terhadap temuan puluhan ribu pemilih ganda itu.

Legitimasi KPU mulai dipertaruhkan. Satu demi satu ketidakbecusan KPU terkuak. Terakhir publik mempertanyakan tindakan KPU terhadap para pejabat yang maju jadi caleg namun tidak cuti atau mengundurkan diri. Hal ini nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Integritas KPU buruk akan menghasilkan kualitas pemilu yang buruk pula. Belum terlambat bagi KPU untuk memperbaiki integritasnya dan memperhatikan aspirasi publik sebagai pemangku kepentingan terbesar pada pemilu.

 

Leave a Reply