Mantan Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Marzuki Alie tak terima namanya disebut jadi bagian kelompok yang mau kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia menyebut sebagai pemimpin, AHY mestinya bisa menyelesaikan persoalan internal partai tanpa menyampaikan ke publik.
“Jadi, pemimpin itu harusnya wise. Apalagi terhadap internal. Menyebut nama internal di depan publik, itu kan sudah menunjukkan ketidak wise. Kalau ada masalah ya selesaikan di internal, tidak usah di bawa ke muka publik,” kata Marzuki dalam Acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip, Rabu, 3 Februari 2021.
Dia menegaskan meski kenal baik tapi sudah lama tak pernah bertemu dengan Moeldoko. Pun, untuk berkomunikasi dengan eks Panglima TNI itu juga sudah lama tak dilakukan. “Saya tidak mengerti, saya nggak pernah ketemu, nggak pernah berhubungan, nggak pernah komunikasi, nggak pernah tanya berita. Walaupun saya kenal baik beliau waktu Panglima TNI,” jelas eks Ketua DPR itu.
Marzuki mengaku terkejut namanya disebut oleh sejumlah kader Demokrat dalam upaya kudeta. Ia menekankan saat ini aktif di dunia pendidikan. Baru-baru ini, ia ke Surabaya untuk menyaksikan acara pelepasan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir Kalimantan Selatan.
“Begitu saya balik ke Jakarta terus ada berita-berita begini. Kan lucu kan, kita nggak ngerti apa-apa,” sebutnya.
Kemudian, ia menambahkan bahwa dirinya masih kader Demokrat. Ia menyampaikan tak pernah dipecat atau mundur sebagai kader.
Menurut dia, persoalan sekarang terkait masalah kepengurusan. Ia bilang jika pemimpin Demokrat tak bisa mengurus kadernya dengan baik maka partai berlambang Mercy itu sulit besar.
“Apalagi membiarkan kader seenaknya saja menuduh. Saya dengar Sjarief Hasan bicara, saya dengar Rachland Nashidik bicara, saya dengar Herman Khaeron bicara. Menyebutkan nama kita loh,” ujar Marzuki.
Dia mengaku sudah komplain ke ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ia meminta SBY terkait beberapa kader partai yang menyebut namanya dalam isu kudera agar diberi hukuman.
“Maka saya komplain ke pak SBY. Kalau orang ini tak diberikan sanksi, saya akan lakukan langkah-langkah hukum karena ini merusak nama baik,” sebut Marzuki.
Marzuki menegaskan kembali tak pernah terlibat atau bertemu dengan kelompok terkait isu kudeta tersebut. Sebagai kader, ia berusaha membantu menjaga soliditas Partai Demokrat.
“Saya tahu sulitnya memimpin partai. Saya pernah memimpin partai ini. Begitu sulitnya memimpin partai, bagaimana membangun soliditas, di situlah ujian seorang pemimpin,” tuturnya.
“Kalau pemimpin tidak mampu mengendalikan bawahannya ya saya pikir perlu mikir lah apakah bisa membawa partai jadi besar. Itu saja kritik saya,” sebut Marzuki.
Lanjutnya, ia menyampaikan bahwa dirinya aktif menyampaikan kritik karena untuk kebaikan Demokrat. Sebab, ia merasa punya jasa ikut membesarkan partai tersebut.
“Saya bekerja keras membesarkan Demokrat lima tahun, enggak main-main, siang malam. Jabatan saya sebagai direktur BUMN saya tinggalkan. Semua kegiatan bisnis saya tinggalkan. Hanya untuk mengurus Partai Demokrat. Hingga Demokrat menang di 2009 lalu,” jelas Marzuki.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan ada lima orang diduga bagian gerakan kudeta kepemimpinannya. Lima orang ini diduga yang membicarakan kans kongres luar biasa atau KLB untuk menggusur AHY dari takhta pimpinan Demokrat.
Meski menyebut jumlah, tapi AHY tak mengungkap nama atau inisial kader dan mantan kader yang dimaksud ikut kudeta. Spekulasi berhembus karena isu kudeta ini dikaitkan dengan politikus senior Marzuki Alie yang kerap kritis terhadap kepemimpinan SBY saat masih Ketum Demokrat.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang. Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari 2021.
