Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah berkomitmen memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Yakni melalui upaya menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Ma’ruf secara virtual, Senin 21 Desember 2020.
Ma’ruf menjelaskan, integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan. Sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.
“Karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” ujar Ma’ruf.
Wapres mengakui, di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat juga semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Sehingga dia meminta penyelenggara pelayanan publik melakukan inovasi-inovasi.
“Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas, yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan,” ujar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.
Ma’ruf mengingatkan ada empat ukuran dari integritas aparatur sipil negara atau ASN. Yakni kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Berikan layanan yang terbaik, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.
