KPU Tetapkan Hasil Pilpres Dini Hari, Dituding Sarat Manipulasi

  • Whatsapp

GardaIndoNews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019.

Read More

Pasangan Jokowi – Maruf memperoleh 85.607.362 suara sah, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat hanya 68.650.239 suara sah.

Perolehan suara Jokowi-Ma’ruf setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara dari 158.012.506. Paslon 02 meraih 44,50 persen dari total suara sah.

Total pemilih tercatat pada Pemilu 2019 adalah 199.987.870 atau lebih besar 7.121.616 dari penetapan DPT oleh KPU yang sebesar 192.866.254.

KPU menetapkan Hasil Pemilu 2019 pada 21 Mei dini hari dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Atas penetapan hasil pilpres 2019 oleh KPU, pihak Prabowo (BPN) telah menyatakan penolakannya.

Hasil Pilpres Dituding Sarat Manipulasi

Terhadap penetapan KPU atas hasil pilpres 2019 melalui Rapat Pleno 21 Mei 2019 dini hari tadi, banyak pihak menyesalkan penetapan KPU itu. Direktur Pusat Kajian Strategis Negara (PSKN) Alfian menyatakan penetapan KPU itu sebagai prematur dan kontroversial.

“KPU sebelumnya menyampaikan penetapan hasil pilpres pada 25 Mei, yang kemudian diralat menjadi 28 Mei, namun mendadak tanpa pemberitahuan lebih dulu ke publik, KPU mengumumkan penetapan hasil pilpres 2019 pada dini hari 21 Mei 2019. Ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan KPU?” Ujar Alfian di Jakarta (21/5) siang tadi.

Lebih lanjut Alfian menjelaskan, KPU tidak dibebani target untuk harus mengumumkan penetapan hasil pilpres secepatnya. Buktinya, KPU sebelumnya berencana mengumumkan penetapan pada 28 Mei 2019. Penetapan KPU yang dilakukan pada dini hari 21 Mei 2019 melegitimasi tuduhan publik atas kecurangan pemilu 2019.

“Kesimpulan saya, penyelenggaraan pemilu 2019 meerupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan jauh lebih buruk dibanding pada masa-masa awal Orde Baru,” pungkas Alfian.

Related posts