Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah 90 persen merampungkan aturan turunan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, aturan yang telah 90 persen rampung itu akan berbentuk Peraturan Pemerintah. Pekan depan dipastikannya rampung dan bisa dilakukan uji publik.
“Mungkin minggu depan kita bisa undang pihak-pihak terkait untuk kasih input sehingga peraturan pemerintah ini memenuhi harapan publik,” katanya, Jumat 16 Oktober 2020.
Sofyan mengaku, kementeriannya mendapat amanat untuk membuat aturan turunan dari lima klaster yang ada di UU Ciptaker. Ini supaya UU itu bisa segera dilaksanakan.
Klaster pertama adalah terkait tata ruang. Dia memastikan akan membuat PP mengenai tata ruang yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya korupsi.
