Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menyatakan keprihatinan atas ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. “Pandemi hingga bulan November belum mereda, bahkan belum ada tanda akan berakhir,” kata Presidium KAMI Rochmat Wahab dalam webinar, Kamis, 26 November 2020.
Rochmat mengatakan pemerintah tidak melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekuen, terutama tidak segera dibuatkan peraturan pemerintah tentang UU tersebut. Dalam penanggulangan pandemi, kata Rochmat, pemerintah terkesan tidak memiliki rencana aksi yang jelas dan sistematis.
Pemerintah juga tidak menggerakkan birokrasi secara sistematis dan fungsional sesuai tupoksi masing-masing. Hal ini tercermin dari penunjukan beberapa menteri sebagai penanggungjawab. “Menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis. Pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi,” kata dia.
Presidium KAMI juga mengkritik pemerintah yang tidak mengantisipasi resesi ekonomi, karena tidak menggerakkan potensi ekonomi berbasis kemandirian, tidak melakukan efisiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program infrastruktur. “Sementara pemerintah cenderung membengkakan utang luar negeri,” kata dia.
Menurut Rochmat, pemerintah juga tidak memiliki perasaan adanya krisis dengan memaksakan pembentukan sejumlah undang-undang yang tidak mendesak dan sejalan dengan aspirasi rakyat. Misalnya, UU Minerba, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, UU Cipta Kerja, RUU HIP, dan RUU BPIP.
Presidium KAMI juga mengkritik keras sikap pemerintah yang menampilkan arogansi kekuasaan, abai terhadap aspirasi rakyat, menindak secara represif bahkan menangkap mereka. Untuk itu, Rochmat meminta Polri mengembangkan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat.
“Kami memperingatkan pemerintah, khususnya kepala pemeritah, bahwa kediktatoran konstitusional yang dibangunnya dan arogansi kekuasaan yang ditampilkan adalah bertentangan dengan nilai kepemimpinan hikmah kebijaksanaan,” ujar Rochmat.
