Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pemerintah konsisten mengutamakan kesehatan di atas kepentingan ekonomi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian turun dengan adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, asalkan kasus Covid-19 juga turun.
“Hati-hati, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal Covid-19 juga turun. Tapi ini ndak,” ujar Jokowi dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat lalu. Pernyataan Jokowi diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.
Kenyataannya, kata Jokowi, penerapan PPKM Jilid I 11-25 Januari lalu tidak berjalan efektif, mobilitas masyarakat masih tinggi dan kasus Covid-19 di beberapa provinsi tetap naik. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya mengkalkulasi dengan cermat risiko yang akan ditimbulkan dari setiap kebijakan dan mencari formula kebijakan yang tepat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.
“Tolong ini betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan formula. Sebab formula standar-nya kan enggak ada, yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” ujar Jokowi.
“Sehingga, Februari ini bisa kita kepung dengan vaksinasi,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Bank Indonesia menyebut kebijakan PPKM di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 memang berdampak pada kegiatan ekonomi, meskipun tidak signifikan. Perpanjangan PPKM Jilid II dinilai berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat.
“Konsumsi masyarakat terus akan naik tapi tingkat kenaikan sedikit lebih rendah,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Kamis, 21 Januari 2021.
