Jika GBHN Dihidupkan Kembali, Ini Syarat dari JK

by -130 views

GardaIndoNews –Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) bagus. Tapi JK memberi syarat GBHN jangan mengubah sistem tata negara yang sudah ada saat ini.

“Seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya GBHN secara prinsip itu bagus. Asal jangan mengubah seluruh sistem lagi. Karena itu juga hasil MPR baru 15-16 tahun itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

JK menuturkan, pemerintah saat ini sudah memiliki rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Berbeda dengan GBHN yang berasal dari MPR, RPJMN disusun oleh presiden.

“Sekali lagi kita ada RPJM. UU juga, mengikat juga. Cuma itu berasal dari pada hasil kampanye presiden. Ini dibalik. GBHN itu, ini loh yang harus Anda kerjakan. Kalau sekarang, ini yang akan saya kerjakan,” jelasnya.

JK menyebut antara RPJMN dan GBHN bisa dikolaborasikan. Dia menyerahkan usulan tersebut kepada masyarakat.

“Ya kita setuju ada kesepakatan bersama. Jadi terbalik. Nanti presiden, dari kampanye, ‘saya bisa menjalankan GBHN dengan cara begini, begini’. Sekarang, bertanding program. Sama style AS. Sekarang terserah masyarakat. Kesepakatan dulu baru terpilih, atau janji kampanye jadi rencana,” jelasnya.

Terkait amendemen UUD 1945, JK tidak setuju. Amendemen dinilai akan menerima banyak penolakan dari masyarakat.

“Itu rumit lagi. Beresiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilih presiden. Kalau gitu lain lagi soal. Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung?” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berbicara tentang wacana penghidupan kembali GBHN. Menurut Tjahjo, GBHN diperlukan oleh presiden untuk menepati janji yang bersifat jangka panjang.

“Saya kira negara secara komprehensif harus punya perencanaan jangka panjang. Mulai dari zaman Pak Sukarno, Pak Harto (Soeharto) dengan Repelita-nya dan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat,” kata Tjahjo kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

“Janji seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,” imbuhnya.

Leave a Reply