Indikasi Keberpihakan KPU Curangi Pilpres, Haruskah Prabowo Mundur ?

by -347 views

Oleh: @albertpanjaitn

Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mencerdaskan oknum presiden

Lebih keren lagi: setelah daftar pertanyaan diberikan ke Jokowi Jawaban yang sudah disiapkan pakar-pakar sedunia ditampilkan di telepromter agar Jokowi bisa baca dengan mudah. Akting itu akan lebih sempurna

Sebagai akademisi saya memprediksi:

1. Petahana akan mencurangi pemilu segala cara untuk menang
2. Jika pencurangan tetap gagal memenangkan petahana, akan dimunculkan chaos
3. Situasi chaos akan mengantar Jend AP menantu HP (salah satu dalang utama Jokowi) jadi penguasa

Sulit dibantah KPU periode 2017-2022 paling bermasalah sepanjang sejarah penyelenggaran pemilu di Indonesia. Pemilu 2019 belum dilaksanakan namun komisioner KPU sudah melanggar hukum/UU dengan secara sengaja dan niat jahat menggagalkan terwujudnya pemilu 2019 yang jujur dan adil.

Banyak keputusan KPU melanggar UU dan hukum. Mulai dari rekayasa penggagalan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 sampai yang terbaru: menghapus kewajiban paslon pilpres menyampaikan visi – misi dan memberi daftar pertanyaan debat capres yang seharusnya SANGAT RAHASIA.

Esensi Debat Capres adalah agar rakyat pemilih dapat menilai sendiri kualitas, kapabilitas dan karakter capres melalui cara dan kemampuannya menjawab pertanyaan terkait ipoleksosbudhankam, wawasan, kebijakan dst, secara spontan dari debat tersebut, rakyat dapat menilai secara objektif.

Keputusan KPU menghapus penyampaian visi – misi dan membocorkan materi debat capres adalah melanggar UU karena menghapus substansi dan esensi dari debat itu sendiri. Tidak ada di dunia ini debat dibocorkan soalnya oleh penyelenggara debat, apalagi pembocoran dilakukan secara resmi.

Sejarah mencatat, pilpres 2014 yang menghasilkan Jokowi pemenang pilpres sebagai dagelan.

Salah satu dagelan terbesar pilpres 2014: Timses Jokowi dan KPU kolusi membocorkan soal/materi debat capres: Pertemuan Ilegal Satay House Senayan sebelum debat diselenggarakan.

Alih-alih mengamankan materi debat capres agar tidak bocor seperti pilpres 2014, KPU malah bertindak sangat konyol dan fatal: sodorkan materi debat seminggu sebelum debat. KPU telah melakukan provokasi sangat berbahaya: kemarahan rakyat yang berakibat kegagalan pemilu 2019.

Sebelumnya  KPU bertindak fatal dengan menetapkan DPT hampir 193 juta dan terindikasi mark up 32 juta pemilih ilegal-ganda-fiktif.

Terbukti ditemukan banyak DPT kabupaten/kota yangg mengandung puluhan ribu pemilih ganda-ilegal-fiktif, KPU terbukti sengaja menggagalkan pemilu Jurdil.

Dampak dari berbagai pelanggaran hukum dan kecurangan KPU itu, sekarang marak desakan agar komisioner KPU mengundurkan diri. Juga mencuat usulan agar capres Prabowo menyatakan mundur agar tidak terlibat dalam proses pemilu yang curang.

Komisioner KPU pasti ogah mundur meski terbukti sebagai penjahat pemilu dan penjahat demokrasi, Maka solusi terbaik adalah capres Prabowo harus menyatakan mundur agar dunia tahu kecurangan pemilu-pilpres 2019 Indonesia. Lebih baik mundur sekarang daripada setelah pemilu.

Jika capres Prabowo menyatakan mundur, perhatian dunia akan tertuju kepada RI sebagai negara demokrasi terbesar ke 4 di dunia dan sebagai negara mayoritas Islam terbesar No.1 dunia yang demokratis. Prabowo mundur = rezim Jokowi pasti jatuh

Keputusan Prabowo mundur dari capres pilpres 2019 pasti akan menjadi isu sentral dunia: AS, Eropa, PBB dll semua akan mempertanyakan sebab musabab mundurnya Prabowo.

Tidak ada demokasi dengan pilpres calon tunggal, rezim Jokowi akan jadi tersangka kejahatan demokrasi.

Mempersoalkan kecurangan sebelum pelaksanaan pilpres menunjukkan komitmen capres pada demokrasi dan kepentingan rakyat-negara. Mempersoalkan kecurangan setelah pilpres berlangsung akan dianggap personal interest/kepentingan pribadi.

“Politics is all about momentum”

 

Leave a Reply