Hoaks dan Kualitas Pemilu

by -127 views

APA HUBUNGAN HOAKS DENGAN KUALITAS PEMILU ? Hubungannya tidak ada dan kalau pun ada hubungan itu hanya diada-adakan.

Hubungan hoaks dengan kualitas pemilu mencuat menjadi isu mutakhir akibat perkembangan terakhir dari penanganan secara keliru terhadap informasi yang disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. Mantan Staf Khusus Presiden SBY itu melansir dugaan terdapat jutaan kertas suara pemilu yang sudah dicoblos yang disimpan di dalam tujuh unit kontainer.

Melalui kicauan twitnya di lini masa twitter, Andi Arief mengatakan bahwa ada tujuh kontainer dari China di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta berisi jutaan surat suara pemilih yang sudah dicoblos. Tak lupa, mantan aktivis Mahasiswa UGM itu meminta KPU segera menyelidikinya.

KPU merespon cepat informasi tersebut. Hasil penyelidikan, disebutkan, tudingan tentang tujuh kontainer dari China berisi jutaan kertas surat suara sudah dicoblos itu disimpulkan adalah tidak benar. Selesai? Ternyata tidak.

Pasca pernyataan resmi KPU mengenai hasil penyelidikan atas informasi itu, kemudian berkembang informasi simpang siur, antara lain disebutkan Ketua KPU melaporkan Andi Arief ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penyebaran hoaks. Entah siapa yang memulai, pro kontra atas pelaporan KPU terhadap Andi Arief merebak dan menjadi polemik.

Perkembangan berikutnya, sejumlah media mainstream memuat berita penyebaran hoaks di laporan utama, yang dikaitkan dengan kualitas pemilu. Informasi bias dengan kesimpulan sumir, mendadak menjadi isu sentral akhir minggu ini. Lebih parah lagi, media mainstream terkemuka itu kemudian mengaitkan hoaks dengan kualitas pemilu. Publik dipaksa melupakan potensi ancaman pencurangan pemilu yang menjadi substansi dari informasi awal yang disampaikan Andi Arief.

Jika pada Orde Baru, rakyat diteror dengan tuduhan subversif atau makar, maka di era Joko Widodo Rakyat Indonesia diteror dengan tuduhan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (hate’s speech). Dengan bersenjatakan undang-undang ITE (Informatika dan Transaksi Elektronik), rezim Jokowi dengan mudah menjerat pihak tertentu dengan delik hoaks dan ujaran kebencian. Selama lima tahun terakhir, kesimpulan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, tuduhan dan jerat hukum untuk terduga pelaku hoaks dan ujaran kebencian secara khusus ditujukan hanya kepada kelompok mayoritas Islam di Indonesia.

Tidak ada hubungan hoaks dengan kualitas pemilu. Namun, penyebaran teror terhadap rakyat Indonesia melalui ancaman pidana sebagai pelaku penyebar hoaks jika melaporkan informasi mengenai dugaan pencurangan pemilu merupakan salah satu faktor utama penyebab buruknya kualitas pemilu.

KPU, Bawaslu, Polri dan seluruh pemangku kepentingan pemilu, khususnya rakyat Indonesia wajib mendukung dan menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, setiap informasi yang menyebut dugaan terjadinya pencurangan pemilu harus diapresiasi oleh KPU dan pemerintah, bukan malah sebaliknya: dikriminalisasi dengan tuduhan menyebarkan hoaks.

Potensi pencurangan pemilu 2019 sangat besar. Kontroversi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, DPT bermasalah, kualitas kotak suara, penambahan lebih 7.000 desa baru, penambahan lebih 250 ribu TPS baru, penerapan kebijakan dana bantuan desa yang bermasalah dan keputusan KPU membolehkan pemegang EKTP untuk memilih meski tidak terdaftar di DPT, serta berbagai isu terkait pemilu yang kontroversial, membawa kita pada satu kesimpulan: potensi pencurangan pemilu 2019 sangat besar.

Dan rakyat Indonesia wajib memastikan tidak ada pencurangan pemilu dengan segala cara. Satu hal yang harus disepakati bersama: pencurangan pemilu adalah ‘extra ordinary crime’ (kejahatan luar biasa) karena merampok hak kedaulatan rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi di negara Republik Indonesia.

Sayangnya, semua pencurangan pemilu yang terjadi selama era reformasi tidak pernah diusut dan tersentuh hukum.

Leave a Reply