Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa percepatan realisasi dari stimulus fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membuat ekonomi berangsur-angsur membaik. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan belanja APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal IV.
“Diharapkan, kuartal IV-2020 akan lebih baik, dengan dukungan kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan aktivitas masyarakat yang kembali berjalan karena kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” dinukil dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Selasa, 3 November 2020.
Fokus utama pemerintah pada masa pandemi ini, ujar dia, adalah untuk menyelamatkan hidup dan penghidupan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan dukungan bagi pemulihan sektor kesehatan maupun ekonomi dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan, berbelanja produk dalam negeri, kreatif dalam menciptakan atau memodifikasi usaha, serta saling membantu.
Di antara percepatan realisasi yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk sektor kesehatan. Misalnya belanja penanganan Covid-19 lainnya, seperti klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan laboratorium Balitbangkes, dan lainnya yang terdapat pada beberapa kementerian yang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 terealisasi sebesar Rp 19,62 triliun.
Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun telah terealisasi sebesar Rp 1,92 triliun. Adapun realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat per tanggal 30 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 2,20 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp 29,4 miliar.
Untuk kluster perlindungan sosial, belanja bantuan sosial (bansos) dari APBN dimaksudkan untuk bisa membantu masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi, pendapatan dari sumber lainnya dapat digunakan untuk ikut mendorong pergerakan ekonomi lewat belanja masyarakat di UMKM.
Kemenkeu menyatakan program seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih terus diberikan.
Agar tepat sasaran dan terus memberikan manfaat, pemerintah terus memonitor dan mengevaluasi yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan atau perluasan program. Masih untuk kluster perlindungan sosial, program Kartu Prakerja telah disalurkan hingga per tanggal 30 Oktober telah mencapai realisasi sebesar Rp 19,87 triliun dengan jangkauan 5,59 juta peserta.
“Realisasi APBN 2020 secara keseluruhan maupun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan dan diharapkan terus meningkat pada bulan November dan Desember,” tertulis dalam keterangan tersebut.
Perbaikan ekonomi domestik diharapkan akan terjadi secara bertahap. Untuk mendukung agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terus bangkit dan ikut mendorong roda perekonomian, pemerintah terus menyalurkan subsidi program yang sudah berjalan selama ini dengan penambahan sejumlah relaksasi ataupun kemudahan. Subsidi bunga KUR dan non-KUR per tanggal 30 Oktober 2020 telah terealisasi sebesar masing-masing Rp 1,69 triliun dan Rp 2,88 triliun.
Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) alias BLT UMKM per tanggal 30 Oktober 2020 telah disalurkan sebesar Rp 21,97 triliun untuk 9,15 juta pelaku usaha. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi di masing-masing daerah. Dengan mekanisme hibah (bukan pinjaman), diharapkan bantuan ini dapat lebih leluasa digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.
Bagi pekerja/buruh juga terus dicairkan bantuan subsidi upah (BSU) dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp 14,88 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.
