Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi protes atas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja pada Jumat 17 Oktober 2020. Massa sempat ditemui oleh Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Aminuddin Ma’ruf.
BEM SI dalam keterangan resmi menjelaskan, awalnya mereka berharap bertemu dengan Presiden Jokowi langsung. Sementara kehadiran Staf Khusus Milenial tak diharapkan.
“Akan tetapi, kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan, melainkan Staf Khusus Milenial yang dirasa bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Berdasarkan hal itu, aliansi BEM SI menyatakan akan kembali turun aksi dalam waktu dekat untuk menyuarakan pencabutan atas UU Cipta Kerja. Termasuk kembali menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat sekaligus bertepatan dengan 1 tahun kerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Remy juga menegaskan, ada 4 tuntutan atau pernyataan sikap BEM SI. Pertama, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.
Kedua, mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.
“Empat, mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan,” kata Remy.
