BPIP Gandeng TNI Pulihkan Prajurit Terpapar Anti-Pancasila

  • Whatsapp

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerja sama dengan TNI dalam rangka memulihkan para prajurit yang terpapar paham-paham anti-Pancasila.

“Mabes TNI kerja sama dengan BPIP bagaimana mengajak kembali saudara saudara kita prajurit kembali ke rumah kita, rumah Pancasila,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (22/10/2019).

Read More

Kerja sama tersebut dijalin setelah beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan sebanyak tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Hariyono menyayangkan adanya temuan prajurit TNI yang tidak sepaham dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut dia, sebagai institusi negara, TNI memiliki tanggung jawab untuk mengamankan bangsa serta mengamankan dasar negara Pancasila.

Terlebih nilai-nilai Pancasila telah tersemat dalam Sapta Marga yang dipegang teguh oleh para Prajurit TNI. Adanya prajurit yang tidak setia kepada Pancasila menjadi perhatian serius bagi BPIP dan TNI.

Dia mengatakan langkah konkret yang dilakukan BPIP dalam rangka menghalau paham-paham radikal adalah melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga besar TNI.

Selain itu, pihaknya juga mendorong jajaran prajurit TNI untuk berperan aktif mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat luas.

“Dari situ bagaimana mempersembahkan nilai Pancasila itu sesuai dengan konteks zamannya, sehingga tidak diceramahkan, tetapi menjadi laku untuk bersama, yaitu bergotong royong,” kata dia pula.

Lebih lanjut Hariyono mengatakan dalam waktu dekat BPIP akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan nilai-nilai Pancasila di Kodam V Brawijaya Surabaya.

“Sebelumnya kami kerja sama dengan pihak lain itu, di antaranya di wilayah Yogyakarta, itu di jajaran Aster Kasad TNI (Asisten Teritorial Kasad Mayjen Bakti Agus Fadjari),” ujar Hariyono.

Sebelumnya, Menhan Ryamizard mengaku prihatin dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam, bahkan ada prajurit TNI yang terpapar radikalisme.

“Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnya negara ini,” kata Menhan Ryamizard, saat halalbihalal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6).

Dia meminta agar anggota TNI yang terpapar radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.

“Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah,” katanya pula.

Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

“Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila,” ujarnya lagi.

Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait adanya prajurit TNI yang terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menegaskan pihaknya pasti akan membuka diri dan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti soal temuan itu agar ada perbaikan.

Ia menegaskan untuk mengatasi persoalan radikalisme bukan hanya tugas dari TNI, melainkan semua komponen masyarakat.

“Ini bukan hanya tugas kami, tapi tugas semuanya. Semua kementerian/lembaga bahkan masyarakat, tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat punya kewajiban membantu bagaimana caranya agar bisa dijauhkan dari paham radikal,” katanya dalam sebuah kesempatan./NUR

Related posts