Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengakui telah menerima banyak permintaan pembukaan akses vaksin mandiri Covid-19 dari perusahaan. Para pengusaha umumnya menginginkan program vaksinasi dibuka secara mandiri untuk kepentingan karyawannya.
“Banyak permintaan untuk bisa memvaksin karyawan. Jadi bukan pengusahanya yang divaksin, tapi karyawannya supaya lebih produktif,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, dikutip Tempo, Jumat, 22 Januari 2021.
Permintaan itu datang lantaran perusahaan telah memperhitungkan efisiensi dan efektivitas vaksin mandiri dari sisi biaya dan waktu. Kepada Kementerian, para pengusaha bercerita bahwa selama ini perusahaan banyak mengeluarkan dana untuk tes swab Antigen bagi karyawan.
Bila dihitung ulang, kebutuhan itu sama besarnya ketika perusahaan mengeluarkan ongkos untuk vaksinasi. “Mereka perkirakan sama saja harganya,” tutur Arya.
Meski demikian, Kementerian BUMN belum bisa menjelaskan soal program vaksinasi mandiri itu. Sebab, Kementerian masih menunggu keputusan kebijakan tersebut dari Kementerian Kesehatan.
“Keputusan mengenai itu (vaksin mandiri) apakah akan ada atau tidak ada, kami menunggu saja,” tutur Arya.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan rencana vaksin tengah dimatangkan. Kementerian juga masih membahas aturan mengenai mekanisme pelaksanaannya seumpama akses vaksin mandiri dibuka oleh.
“Saat ini, kami masih fokus dengan vaksin gratis sesuai rencana awal,” ucapnya.
Saat ini pemerintah telah mendatangkan 13 juta dosis vaksin Covid-19 berbentuk vaksin jadi dan 15 juta bahan baku vaksin atau bulk dari perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac Botech Ltd. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke 34 provinsi, namun proses penyuntikannya dilakukan secara berkala.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya telah membuka opsi adanya vaksinasi mandiri untuk Covid-19. Namun, ia menyatakan vaksin mandiri yang bakal digunakan mungkin berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.
