Presiden Jokowi meminta agar ketentuan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) lebih displin dijalankan. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dari sisi pendekatan, akan ada pembaharun dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
“Arahan bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW dan melibatkan dari satgas dari pusat sampai satgas terkecil,” kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3 Februari 2021.
Menurut Airlangga, pengetatan ini tentunya dipertebal dengan adanya penegakan hukum. Jajaran aparat TNI-Polri, Satpol PP juga diminta melakukan operasi bersifat pengawasan serta pelacakan kasus COVID-19 di wilayah.
“Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum oleh karena itu pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP. Operasi yustisi, TNI Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing, dan pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro,” kata dia.
Hingga kini, kata Airlangga, pengawasan ketat masih berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali. Pengawasan ketat bisa saja berkembang ke daerah lain manakala terjadi kenaikan kasus cukup tinggi.
“Tentunya yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah di tempat kerja maupun area pemukiman sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian. Dan kemudian tentu kegiatan-kegiatan dari Satgas akan terus diintensifkan dan juga bapak Presiden,” ujarnya.
Soal Masker
Airlangga juga menyampaikan untuk masker, Jokowi juga meminta ada standarisasinya sehingga masker yang digunakan masyarakat memenuhi standar kesehatan.
“Sehingga tentu maskernya kan juga efektif digunakan dan juga mendorong testing, tracing dan tracking,” kata Airlangga.
Pada kesempatan itu, Airlangga juga memaparkan, rencana pemerintah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) terkait secara digital melalui program PeduliLindungi. Aplikasi itu nantinya, melacak kasus COVID-19 berbasis teknologi dan mencegah penularan ke yang lain.
“Sehingga bisa efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital, bisa ditrace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa berpotensi terkait penularan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Terkait pelaksaanya di lapangan, kata Airlangga, tenaga bantuan dari Kementerian Kesehatan dan aparatur TNI-Polri. Tentunya, hal ini akan membantu pelacakan digital dan melibatkan partisipasi masyarkat.
“Hingga bisa efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan,” ujarnya.
